Tentang

Simulasi Pengadilan Hak Asasi Manusia Asia (AHRCS) didirikan pada tanggal 8 Oktober 2018, melalui upaya kolaboratif dari anggota masyarakat sipil Asia, yang bercita-cita untuk membangun pengadilan hak asasi manusia (pengadilan HAM), untuk rakyat, oleh rakyat, melalui permusyawarahan dan inisiatif bersama, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia dilindungi oleh proses hukum yang transparan.

FAQ

• Mengapa kita ingin membuat Pengadilan HAM Asia yang bersimulasi?

Asia adalah satu-satunya benua yang tidak memiliki Pengadilan HAM. Maka dari itu, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang tidak diadili. Pelanggaran HAM serius seperti penyiksaan, menghilang secara faksa dan eksekusi di luar proses hukum telah berulang kali terjadi. Oleh karena itu, membentuk Pengadilan HAM regional di Asia sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia, atau melindungi mekanisme lembaga hak asasi manusia di seluruh Asia.

• Apa yang dilakukan Pengadilan HAM Asia?

Pada saat ini, AHRCS memiliki 13 hakim dari 10 negara termasuk Bangladesh, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Sri Lanka, Taiwan dan Thailand. Selain para hakim tersebut, AHRCS memiliki dua konsultan: András Sajó, seorang mantan hakim pendiri Pengadilan Hak Asasi Manusia di Eropa, dan Yu-Hsiu Hsu, adalah seorang mantan hakim pendiri pengadilan konstitusi Taiwan. Selain hakim dan konsultan tersebut, Sekretariat yang berbasis di Taiwan bergabung dengan anggota staf dari Malaysia, Singapura dan Taiwan. Pada bulan Juli 2019 akan mengadakan pertemuan pertama AHRCS untuk mendengar kasus : Chiou Ho-shun menggugat pemerintah Taiwan dan menetapkan status and aturan litigasi dari AHRCS.

• Mengapa Pengadilan HAM Asia penting? Apa visi Pengadilan HAM Asia?

Meskipun pemerintah Asia belum memulai pembentukan pengadilan HAM, masyarakat sipil tidak perlu menunggu dan dapat membangun mekanisme perlindungan HAM melalu inisiatif sendiri yang berbasis seperti rasa kebersamaan pembentukan hak asasi manusia, pengacara, akademisi, dan kelompok sipil atau organisasi lainnya yang bercita-cita untuk mendirikan Simulasi Pengadilan HAM di Asia yang berbasis atas kehendak masyarakat sipil, di mana kami akan menjaga prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia melalui proses hukum yang transparan dalam pengadilan hak asasi manusia, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kasus Chiou Ho-shun mengugat Pemerintah Taiwan

Tuan Chiou Ho-shun, dituduh sebagai kepala geng kriminal yang beranggota 12 orang dan bertanggung jawab atas pembunuhan dan penculikan seorang wanita pada November 1987, dan menculik seorang anak lelaki berusia 10 tahun terjadi pada bulan Desember 1987, Kasus tersebut pertama kali dijatuhi hukuman kematian pada November 1989. Tuan Chiou dan 11orang yang lainnya disebut sebagai anggota "geng kriminal" telah terdakwa dalam prosedur kasus pidana. Setelah 22 tahun pemeriksaan naik banding berulang kali di pegadilan, hukuman mati telah dijatuhkan pada tahun 2011. Menurut aplikasi yang diajukan oleh Tuan Chiou ke Pengadilan, Tuan Chiou mengklaim bahwa hukumannya didasarkan pada pengakuan yang dibuat oleh Tuan. Chiou dan rekan terdakwa lainnya adalah penyebab utama hukuman, akan tetapi beberapa pengakuan diperoleh oleh jaksa penuntut dengan cara penyiksaan dan intimidasi atau telah ada penyipangan prosedur dalam pembuktian kasus tersebut dan petugas polisi juga telah diselidiki dan dihukum karena menggunakan penyiksaan dan penyimpangan prosedur selama penyelidikan pada awal tahun 1994. Dia lebih lanjut mengklaim bahwa tidak ada bukti material dalam dua kasus yang menunjukkan bahwa semua 12 terdakwa terlibat dalam kasus ini. Tuan Chiou telah dipenjara selama 30 tahun terakhir sejak dia ditangkap pada September 1988.